nomor 49. SAL - POJK Dana Perlindungan Pemodal. nomor 49

 
 SAL - POJK Dana Perlindungan Pemodalnomor 49  2013 No

Pasal 4 (1) PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah tempat PPPK bekerja. PENYUSUNAN PP No. Keputusan Menteri Nomor 182 Tahun 2022. Nomor. T. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 49 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal MATERI POKOK PERATURAN Abstrak Perpres ini mengatur mengenai perubahan Pasal 2, Pasal 6, dan Lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat beberapa perubahan terkait pengaturan objek pajak dan nonobjek pajak serta pemberian kemudahan di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pajak. NOMOR KEP-49/SJ/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIS JENDERAL, Menimbang : a. 2008/NO. 2011. “PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012 PERMOHONAN UJI MATERI PASAL 66 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”. Kedudukan Hukum SRTINRN PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen. Keluarnya PMK ini diharapkan bisa memmenghilangkan praktik pemborosan anggaran di kementerian dan. Panggilan internasional Jerman 49 diikuti oleh kode area Contoh: 49 89xxxxxxx (Kode Negara→Kode Area→Nomor Telepon) atau gunakan SLI 001 (001 49 89xxxxxxxx) Tabel kode area. Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, beserta perubahannya (Permenkes Nomor 64 Tahun 2016, Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 dan Permenkes Nomor 6 Tahun 2018). Judul. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud terkait dengan perubahan pengelola program Beasiswa yang semula. 5428, LL SETNEG : 20 HLM. 49, BN. Tipe Dokumen. E. Indonesia, Kementerian Keuangan. E. jkn. Meta Keterangan Kode PMK 49 TAHUN 2023 Judul Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 Bentuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tajuk Entri Ut. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. pdf. Pemerintah dalam hal ini berusaha menyederhanakan dan menyesuaikan peraturan dalam pemberian kemudahan PPN melalui penerbitan PP Nomor 49 Tahun 2022 tentang PPN Dibebaskan dan PPN atau PPN dan. UMUM Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha BPR sebagai akibat dari konsentrasi Penyediaan Dana, BPR wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian, antara lain dengan melakukan penyebaran risiko atas portofolio. Preview. Mencabut : PERPRES No. Peraturan Menteri Pendidikan dan. 49, LN. U. jak tertentu dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabeanBupati Trenggalek Nomor 49 Tahun 2012 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. 02/2021 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal. Ditetapkan Tgl. Ditjen Pajak (DJP) mengatakan pembaruan data server e-faktur saat ini tengah dilakukan. Tanggal 10 April 2023 — Terdakwa : SUMIARSIH dan Penuntut Umum : 1. Tempat Penetapan. Pertama, terkait Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dia mengatakan Kementerian koperasi dan UKM telah menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 Komando Strategis Pembangunan Pertanian MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. TNI terdiri dari angkatan udara dan laut. JAKARTA, DDTCNews - Melalui UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang diperinci melalui Peraturan Pemerintah (PP) 49/2022,. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. dan pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49 Tahun 2020 Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 8. 03/2019 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama T. Nomor Peraturan. 2018/No. Berkitan dengan larangan instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer sebagaimana yang Anda sebutkan di atas, Pasal 96 PP 49/2019 mengatur sebagai berikut: Pejabat Pembina Kepegawaian (“PPK”) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK. Indonesia, Pemerintah Pusat. Judul. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 49/PRT/M/1990 Tahun 1990 tentang. id : 4 hlm. InfoASN. Umum Dalam rangka penerapan standar minimum dalam rencana aksi Nomor 14 proyek OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) mengenai pencegahan dan penyelesaian sengketa. A. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tajuk Entri Utama. PUTUSAN Nomor 49/PUU-X/2012 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1. 49. 27 Agustus 2019: Kementerian Perindustrian: 50. Nomor. 02/2017 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 03/2017. Judul. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. ABSTRAK: a. NESIATIMES. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil T. 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 49/2023: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali: 24 Februari 2023: 24 Februari 2023: Berlaku: 124: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan: 48/2023PEMERINTAH merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 yang di dalamnya mencakup daftar lengkap barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas pajak pertambahan nilai (), pajak penjualan atas barang mewah (), dan bea masuk. Peraturan Perundang-undangan. nomor 49 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai dibebaskan dan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan ntlai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau pei{yerahan jasa kena pa. I. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 /PMK. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya T. Unduh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal, menjelaskan bahwa perpanjangan. Salinan PP Nomor 49 Tahun 2018. ABSTRAK PERATURAN. Tentang. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Amongguru. bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) memiliki potensi untuk kegiatan pembudidayaan ikan sehingga. UU Nomor 49 Tahun 2008. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010. PERPRES No. 186, TLN NO. Sekilas PP-49/2022. E. ABSTRAK: a. Liputan6. id. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi. 3. Perpres Nomor 49 Tahun 2018 - Lampiran II. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka KomoditiNOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara,Mahkamah Agung RI: Jl. 010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. Termasuk juga bagi pelaku perjalanan udara, laut dan darat. 233,. MOHAMAD HARI MAHAR P. Peraturan Perundang-undangan. 010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok (ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement)Nomor 49/PUU-VIII/2010 . 21. bahwa pupuk bersubsidi memiliki peran penting untuk meningkatkan. NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Details. 27 Agustus 2019: Kementerian Perindustrian: 51. PEMERINTAH merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 yang di dalamnya mencakup daftar lengkap barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas pajak pertambahan nilai (), pajak penjualan atas barang mewah (), dan bea masuk. bahwa dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal perlu penyelarasan tugas dan. 18 September 2017. STATUS PERATURAN. Bentuk. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 T. METADATA PERATURAN. Minas II Blok G 4 Nomor 6. Judul. GO. E. 95, TLN No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya. COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Pati No. 26-06-2023. NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014. PP 49/2022 di teken oleh Presiden Indonesia Joko Widodo itu diundangkan pada tanggal 12 Desember 2022. com. 49. Nomor Kode Negara Jerman adalah +49, denga kode negara Jerman 49 akan memungkinkan Anda menelepon Jerman dari negara lain. 49/MENHUT-II/ 2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor Telepon Jenis Layanan Nomor Seluler Jenis Aplikasi Jenis Layanan Alamat Email Jenis Layanan 0751-3110 Telepon Sekretariat kpp. Judul. 49, BD 2017/No. BN = Berita Negara. Peraturan Perundang-undangan. Sumber file : 49: Judul: Pengesahan Third Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement (protokol Ketiga Untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean). NOMOR 49 TAHUN 2020 Menimbang Mengingat TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, a. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 35 – Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 49 Tahun 1960, yang karena Undang-Undang No. Dengan diterbitkannya PP Nomor 49 Tahun 2018. Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 (PMK-49/2023) tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KONSIDERANS. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum selengkapnya berbunyi "Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan oleh Mahkamah Agung", selengkapnya berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh. Nomor Tambahan. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Halaman ini telah diakses 954 kali. STATUS PERATURAN. Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan. 15 Desember 2004: Tentang Kemenperin. Mengingat : 1. Peraturan ini membahas beberapa hal, tentang apa saja yang dibebaskan oleh PPN. Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum,Kedudukan ,Susunan Organisasi,Uraian tugas dan fungsi,Kelompok jabatan,Tata. Diubah dengan : Permen ESDM No. E. Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi. (PERGUB) NO. Download: Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 PDF. 1. 3183, LL Setkab : 2 HLM. 49, LN. T. Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Nomor: 49: Tahun: 2022: Kategori: Peraturan Menteri Agama: Sub Kategori: Tajuk Entri Utama: Nomor Induk: Kode Panggil: Singkatan Jenis. com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merilis aturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran (TA) 2024. Peraturan Perundang-undangan. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 49. E. 02/2017 TENT ANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Peraturan Pemerintah/ PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Manajemen PPPK) telah resmi diterbitkan oleh pemerintah. Dalam Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari Kementerian/Lembaga yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut. Peraturan Perundang-undangan. No. 2018. E. Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam. Kementerian Ketenagakerjaan:diterbitkannya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang di dalamnya mengatur mengenai manajemen berbasis sistem merit. GO. Tags: Peraturan Menteri Kesehatan. PP Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK Perpres 38 tahun 2020, Jenis Jabatan yang dapat Diisi PPPK. Tipe Dokumen. Belum Tersedia. id. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peraturan Pemerintah (PP) NO. Bentuk. E. U. Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan AsingNOMOR 49/PMK. Permendag Nomor 49 Tahun 2021. Tipe Dokumen. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Hubungi kami melalui Facebook fb. Pejabat Pengundangan. 95 KB) Terima kasih sudah berkunjung. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, telah dibentuk Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Badan. 49 dapat mengacu pada beberapa hal berikut: 49 (angka) Salah satu tahun berikut: 49 SM, 49 M, 1949, 2049. 03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Namun demikian meskipun pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 tahun 1989 seolah-olah telah menetapkan secara tegas bahwa bagi rakyat yang beragama Islam lembaga peradilan yang berwenang untuk memutuskan perkara warisnya hanyalah Peradilan 31 Suhrawadi K Lubis, Hukum Waris Islam, hal. 49, LL SETKAB : 6 HLM. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang. 010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok (ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement) T. 94 halaman dengan lampiran. Nomor. 11-12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.